Ujian Nasional alias UN selama ini sepertinya hanya diperlakukan semacam upacara ritual tahunan tanpa memberikan pengaruh berarti terhadap upaya pembina dan pengelola serta pelaksana pendidikan pada tingkat sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masukan berupa informasi pendidikan yang diperoleh lewat Ujian Akhir Nasional hanya diperlakukan sebagai barang pajangan dan menjadi dokumen mati.
Keteguhan sikap Dispendik untuk tetap mempertahankan UN pada pendidikan sebagai penentu kelulusan sesesorang patut dihormati. Namun, pandangan dan pemikiran kritis terhadap praktik ujian akhir itu harus diutarakan agar sasaran yang dibuat dapat lebih proporsional, terarah, dan pencapaiannya dapat dimaksimalkan.
Meskipun adanya UN dapat digunakan sebagai penentuan kualitas pendidikan siswa, namun hasilnya tidak selalu valid. Selalu ada saja kesalahan yang timbul dari pelaksanaan UN ini. Bahkan akibat kesalahan kecil pun, hasil UN sudah tidak valid. Maka dari itu berbagai protes dari masyarakat banyak bermunculan untuk menentang penyelenggaraan UN sebagai penentu kelulusan para siswa.
Pemanfaatan ganda hasil skor ujian yang bersifat tunggal semacam UN (untuk mendapat ijazah, sebagai syarat masuk sekolah yang lebih tinggi, dan lain-lain) sebenarnya juga menyimpan berbagai potensi permasalahan mendasar secara metodologis, yang sebenarnya sudah sangat diketahui dan dipahami oleh Depdiknas. Namun, yang mengundang pertanyaan masyarakat (terutama yang tidak lulus dan mendapat nilai yang tidak memuaskan) adalah tidak adanya transparansi hasil UN sehingga mereka tidak tahu apakah kesalahan tersebut berasal dari kelasahan siswa atau malah berasal dari pihak pemerintah sendiri –dispendik.
Ujian atau tes sebenarnya hanyalah sebuah alat (bukan tujuan) yang digunakan untuk memperoleh informasi pencapaian terhadap proses pendidikan yang sudah dilakukan atau yang akan diselenggarakan. Ujian atau tes tidak berfungsi untuk memecut, apalagi memiliki kemampuan mendorong mutu. Malahan cenderung menurunkan mutu karena banyak siswa yang menghalalkan segala cara untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya dalam mencapai sesuatu.
Selain itu, dampak negatif dari penyelanggaraan UN ini ialah tidak maksimalnya ilmu yang diterima siswa karena hampir semua sekolah di Indonesia lebih mengedepankan materi-materi yang akan diujikan ketimbang materi yang tidak masuk dalam UN yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam UN. Jika kita menggunakan cara berpikir seperti itu, sama saja kita mengurangi jatah ilmu pengetahuan yang seharusnya didapat siswa.
Berdasarkan penjelasan di atas, pengadaan UN sebagai penentu kelulusan atau keberhasilan siswa dalam belajar sangat tidak valid untuk dibuktikan. Seharusnya depdiknas menggunakan cara lain yang lebih valid dalam membuktikan kualitas (mutu) pendidikan siswa seperti pengukuran kualitas siswa dari kesehariannya dan dari berbagai penilaian yang langsung dinilai oleh guru selaku pihak yang bertanggungjawab atas siswa yang dibina. Sehingga kualitas siswa dapat dibuktikan kebenarannya.
